Friday , December 15 2017
ilustrasi

Terkait Dana Hibah, Polri Bakal Panggil Jokowi?

 

Polri sepertinya tidak menutup kemungkinan bakal memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan dana hibah untuk Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun 2014-2015.

Hal itu terlihat dari pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto, Sabtu (21/1). Menurut Rikwanto, meskipun ada kekeliruan kata Bansos dengan Hibah dalam surat itu, tak serta merta menghapus dugaan korupsi yang ada atas pengelolaan dana ke Kwarda Pramuka.

“Karena itu, penyelidik tetap akan meminta keterangan sejumlah saksi dan mencari informasi lainnya sebagai bukti permulaan yang cukup,” katanya.

Dengan pernyataan Polri tersebut jelas sekali kalau ada kemungkinan akan memanggil pihak terkait lainnya. Dan salah satu pihak yang terkait adalah Presiden Jokowi, karena saat itu Jokowi menandatangani anggaran hibah tersebut saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Rikwanto juga menjelaskan penggunaan kata “dana bansos” tersebut berdasarkan laporan informasi pengaduan masyarakat yang masuk ke polisi, yang menyatakan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana bansos di Kwarda DKI Jakarta.

Laporan tersebut yang menjadi dasar terbitnya surat perintah penyelidikan dan tertulis juga di surat undangan permintaan keterangan. Setelah meminta keterangan beberapa orang, termasuk Sylviana, belakangan diketahui bahwa dana tersebut bukan berasal dari dana bansos.

“Terungkap bahwa dana yang diterima oleh Kwarda DKI bukan bersumber dari dana bansos, melainkan bersumber dari dana hibah,” kata Rikwanto.

Sylviana, seusai diperiksa kemarin mengatakan, dana hibah tahun anggaran 2014-2015 yang dikucurkan Pemprov DKI Jakarta kepada Kwarda Pramuka DKI Jakarta senilai Rp 6,8 miliar. Biaya tersebut untuk operasional Kwarda Pramuka DKI Jakarta periode 2013-2018.

Dalam penggunaannya, Sylvi mengatakan pihaknya telah melakukan audit. Sylvi mengatakan, dana hibah yang tidak terpakai karena adanya program yang tidak berjalan dikembalikan kepada Pemprov DKI. Adapun jumlahnya sekitar Rp 801 juta.

“Dari hasil kegiatan kami pada 2014, di sini jelas bahwa sudah ada auditor independen. Jadi, saya sudah punya auditor independen akuntan publik terdaftar. Yang kegiatan ini semua adalah wajar,” kata dia.

Check Also

Google Akan Blokir Berita Hoax

Google ubah cara mesin pencarinya untuk membantu menghentikan penyebaran berita palsu dan ucapan berbentuk kebencian. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *