Friday , December 15 2017

Pakar Hukum: Hak Angket Bisa Digunakan Untuk Menyelidiki Penyimpangan

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai hak angket DPR dapat digunakan untuk menelusuri persoalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, hak angket adalah hak konstitusional DPR. Kendati peran DPR dan KPK sama-sama diatur dalam undang-undang, Romli menyebut hak konstitusional DPR lebih kuat.

“Karena KPK bukan lembaga konstitusi. Dia dibuat untuk memperbaiki polisi dan kejaksaan saat itu,” kata Romli, Minggu (30/4/2017).

Menurut dia, hak angket juga bisa digunakan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan di semua lembaga pemerintahan, termasuk KPK. Romli mengaku setuju bila hak angket digunakan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran di KPK.

Diketahui, sebelumnya DPR menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tujuh indikasi ketidakpatuhan KPK dalam mengelola anggaran.

“Harusnya dari awal DPR ngomong hak angket ini ditujukan kepada dugaan penyelewengan anggaran. Mestinya hak angket hanya terkait kepatuhan terhadap undang-undang,” ucap Romli.

Bila hak angket digunakan untuk menyelidiki laporan BPK, Romli menilai langkah DPR bisa dibenarkan. “Kalau hak angket terhadap kinerja pemerintahan, ataupun departemen, kementerian, lembaga, baik yang namanya KPK itu sangat bisa. Jadi jelas hak angket ini disampaikan untuk menilai kepatuhan KPK terhadap undang-undang,” ucap Romli.

Check Also

Kecelakaan Bus Kerap Terjadi, Komisi V DPR Akan Panggil Menteri Perhubungan

Kecelakaan bus pariwisata karena rem blong kembali terjadi di kawasan Puncak Bogor, Minggu (30/4/2017). Mengantisipasi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *