Friday , December 15 2017

Menanti Demi Kebhinnekaan ala Jokowi Pasca Penghinaan Terhadap Gubernur NTB

Sejak pagi tadi, Jumat (14/4/2017), Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menjadi viral di media sosial. Nama Gubernur NTB tersebut ramai dibicarakan netizen karena dia menjadi korban dari penghinaan seorang mahasiswa saat berada di Bandar Udara Changi, Singapore beberapa hari yang lalu.

Walaupun persoalan ini telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau sudah ada permintaan dan pemberian maaf, tapi sepertinya masih menyisakan masalah yang jika dibiarkan bisa menjadi bola salju. Makin lama makin besar dan berpotensi memunculkan persoalan yang tidak sepele. Reaksi yang ditimbulkan dari penghinaan tersebut adalah kemarahan warga NTB.

Perlu dipahami, kalau Tuan Guru Bajang tidak saja pemimpin dalam pemerintahan, tapi juga ulama. Bagi warga NTB, Tuan Guru Bajang adalah simbol kehormatan mereka. Jika kehormatan mereka terusik, maka bisa dibayangkan betapa memuncaknya rasa kemarahana. Bayangkan saja, seorang Gubernur saja bisa mendapatkan perlakuan seperti itu.

Apalagi masyarakat kasta bawah, atau tidak mempunyai kekuasaan ataupun kekayaan. Ini akan memunculkan kebencian yang disebabkan satu orang terhadap etnis tertentu. Ini merupakan ancaman nyata terhadap persatuan Indonesia dan Kebhinnekaan. Terkait dengan Kebhinnekaan, ingatan saya kembali ke beberapa bulan yang lalu. Saat itu, ada keriuhan terkait dengan ancaman kebhinnekaan dan NKRI. Mulailah ada gerakan atau aksi yang mengatas namakan untuk menyelamatkan NKRI atau Kebhinnekaan, diakui atau tidak, gerakan tersebut difasilitasi oleh orang di lingkaran pemerintah.

Aksi itu muncul setelah adanya aksi meminta penegakan hukum terhadap Ahok yang diduga melakukan penistaan agama. Aksi Kebhinnekaan itu seperti menjadi aksi tandingan dari aksi yang menuntut agar Ahok diproses hukum. Aksi ini seperti ingin mengatakan kalau ada ancaman terhadap Kebhinnekaan karena Ahok itu berbeda. Walaupun Ahok yang memancing kemarahan, tapi tetap dianggap reaksi terhadap ucapan Ahok merupakan ancaman terhadap Kebhinnekaan. Jika saja Ahok tidak membawa surat Al Maidah, tentu tidak akan ada aksi sebesar itu.

Tapi upaya untuk mendesak aparat hukum menegakkan aturan malah dituduh bentuk ancaman terhadap Kebhinnekaan. Kalau memang orang menolak Ahok, tentu sudah sejak dia menjadi Bupati Belitung Timur atau saat menjabat sebagai Gubernur DKI menggantikan Jokowi ada aksi sebear 411 atau 212. Tapi kenyataannya kan tidak ada aksi sebesar itu, jika pun ada aksi yang terjadi boleh dibilang dalam kategori biasa dalam era demokrasi Indonesia. Nah, dengan adanya kejadian yang menimpa TGB, apakah penggerak atau beberapa pihak dari pemerintah akan melakukan aksi Kebhinnekaan seperti saat ada reaksi terhadap Ahok?.

Jika ada aksi serupa dilakukan, maka saya bisa simpulkan bahwa memang penggerak atau pihak dari pemerintahan yang dulu melakukan aksi dulu memang cinta Kebhinnekaan. Tapi jika tidak ada, maka saya coba menduga aksi kebhinnekaan dulu hanya aksi untuk membela Ahok. Kenapa saya bilang kejadian terhadap TGB ini menjadi ancaman nyata terhadap Kebhinnekaan. Pertama, ucapan terhadap TGB yang sangat jelas merendahkan pribumi Indonesia. Ini nyata-nyata SARA, dan sangat mempunyai dampak terhadap persatuan. Akan meruncing sentimen pribumi dan non pribumi.

Kedua, seorang Gubernur dan Ulama terpandang seperti TGB saja diperlakukan seperti itu, secara logika masyarakat kecil akan berfikir mereka akan mendapatkan perlakuan lebih hina. Ini logika sangat sederhana dan akan muncul dalam pemikiran masyarakat. Ketiga, jika tidak ada tindakan nyata dari pihak aparat hukum, maka akan ada potensi tindakan diluar koridor hukum. TGB punya jamaah yang sangat banyak, dan karena dia simbol kehormatan, maka tentu orang NTB tidak terima perlakuan seperti itu. Jika bicara tentang Kebhinnekaan, inilah momen dimana Kebhinnekaan itu mendapatkan ujian.

Tanpa ada persoalan yang mendasar, seorang TGB dikata-katai dengan sangat kasar oleh seorang mahasiswa bernama Steven. Tanpa melanggar aturan, seorang Gubernur yang kebetulan pribumi dihina dengan sebutan tidak pantas. Kesimpulan saya, penegak hukum dan pemerintah harus serius menyikapi hal ini. Karena ini sangat krusial dan harus mendapatkan perhatian lebih. Dan khusus untuk Presiden Jokwi, inilah saat paling tepat mengatakan demi NKRI, demi Kebhinnekaan, demi persatuan.

oleh: Karabe (Kompasianer)

Check Also

Pilkada DKI: Mencari Pemimpin Pemerintahan

Prijanto Wagub DKI 2007-2012 ”Pilkada DKI bukan mencari Pemimpin Agama, tetapi mencari Pemimpin Pemerintahan, seperti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *